LS Pro (Lembaga Sertifikasi Produk)

 

Bagi komoditi lingkup SNI Wajib, perusahaan wajib memiliki akun SIINas dan mengajukan permohonan sertifikasi melalui laman SIINas Kemenperin. Tatacara pendaftaran sertifikasi melalui SIINas dapat diakses pada tautan : 

• https://siinas.kemenperin.go.id 
• Tata Cara Sertifikasi SNI Wajib Melalui SIINAS

Layanan LsPro Industri Ambon meliputi:

• Sertifikasi

  • Sertifikasi produk adalah kegiatan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa produk yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis tertentu.

• Resertifikasi
  • kegiatan  memperpanjang SPPT SNI yaitu 6 (Enam) bulan sebelum masa berakhir  SPPT SNI,
• Penghentian
  • Penghentian SPPT SNI adalah kondisi di mana SPPT SNI tidak berlaku lagi dikarenakan habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi oleh pelanggan.
• Pengurangan
  • Pengurangan ruang lingkup adalah kondisi di mana ruang lingkup SPPT dikurangi karena ada varian produk yang tidak sesuai.
• Pembekuan 
  • Pembekuan SPPT SNI adalah kondisi di mana SPPT SNI tidak berlaku untuk sementara dikarenakan pelanggan tidak mematuhi aturan atau perjanjian dengan LSPro Industri Ambon, antara lain karena tidak mau disurvailen dan tidak menutup temuan ketidaksesuaian.
• Pencabutan Sertifikasi.
  • Pencabutan SPPT SNI adalah kondisi di mana SPPT SNI yang telah dibekukan dicabut dan tidak berlaku lagi.

 

Daftar Perusahaan yang telah mendapatkan SPPT SNI

No	Nama Pabrik	Alamat	Jenis Produk	Merk	SPPT SNI		Pedoman Mutu	Status Sertifikasi
					Tanggal Terbit	Tanggal Berakhir
1	CV. Katong Punya	Jalan Cendrawasi Kelurahan Rijali, Sirimau Kota Ambon	Minyak Kayu Putih	Beta	29 Desember 2021	28 Desember 2025	SNI 3954:2014	Non Aktif
2	UD. Rajawali Permai	Waitatiri RT.047 Dusun Wainusalaut, Kelurahan Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku	Minyak Kayu Putih	Thomson	23-Nov-22	22-Nov-26	SNI 3954:2014	Aktif
3	CV Arahadi	Jalan Raya Tulehu Liang, Kec.Salahutu, Maluku Tengah, Maluku	Minyak Kayu Putih	Cap Pombo	09 Agustus 2023	08 Agustus 2027	SNI 3954:2014	Aktif
4	CV Amter	Desa Liang, RT 13, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku	Minyak Kayu Putih	AMTER	05-Sep-23	04-Sep-27	SNI 3954:2014	Aktif
5	PT Danisdi Waelo Matai	Batu Koneng, Poka, Teluk Ambon, Ambon, Maluku 97234	Air Mineral	ARTADES	26 Oktober 2023	25 Oktober 2027	SNI 3553:2015	Aktif
6	CV Abadi Tiga Mandiri	Jl. Ir. M Putuhena Wayame Ambon	Air Mineral	AYUDES	29-Nov-23	28-Nov-27	SNI 3553:2015	Aktif
7	CV Shifanah Makmur	Dusun Air Mandidih, Waenetal, Waeapo Buru Maluku	Air Mineral	Viral RO	05 Mei 2024	04 Mei 2028	SNI 3553:2023	Aktif
8	UMKM Yanain	Jl. Rijali Belakang Soya	Abon Ikan	YANAIN	30 Mei 2024	29 Mei 2028	SNI 7690:2019	Aktif
9	UMKM Bunga Tani	Dusun Kranjang RT.018/RW.009 Desa Wayame	Minyak Nilam	DUSKAR	23-Sep-24	22-Sep-28	SNI 06-2385-2006	Aktif
10	PT Firda Jaya Permai	Gemba Kairatu Seram Bagian Barat Maluku	Air Mineral	ASSER	05-Nov-24	04-Nov-28	SNI 3553:2023	Aktif
11	UD. Rajawali Permai	Waitatiri RT.047 Dusun Wainusalaut, Kelurahan Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku	Minyak Atsiri Sereh Wangi	THOMSON	18-Nov-24	17-Nov-28	SNI 3954:2019	Aktif
12	CV Amter	Desa Liang, RT 13, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku	Minyak Gagang Cengkeh	AMTER	27-Nov-24	26-Nov-28	SNI 06-4374-1996	Aktif
13	CV Bintang Jaya Mineral	JL Dullah Raya-Ngadi, Masrum,Pulau Dullah, Kota Tual Maluku	Air Mineral	BJM	14 Mei 2025	13 Mei 2029	SNI 3553:2023	Aktif
14	CV Kenney Jhon Putra Tunggal	Jl. Karel Sadsuitubun, Kel. Lodar Ell, Kec. Pulau Dullah Selatan – Tual Maluku	Air Mineral	KENSARO	14 Mei 2025	13 Mei 2029	SNI 3553:2023	Aktif
15	UD Rocky	Jln. Raja Sam, Desa/Kelurahan Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku	Air Mineral	GES	03 Juni 2025	02 Juni 2029	SNI 3553:2023	Aktif
16	PT. Dream Sukses Airindo	Jln. Dewi Sartika No. 7 Karang Panjang Kota Ambon Maluku	Air Mineral	WAISERI	04 Juni 2025	03 Juni 2029	SNI 3553:2023	Aktif
17	UD Tiga Mitra Mandiri	Jl Desa Labuang,Kecamatan Namrole Buru Selatan	Air Mineral	AKU ARIZ	03 Juli 2025	02 Juli 2029	SNI 3553:2023	Aktif
18	UD AIN	Dusun Nametek,Kecamatan Namlea,Kabupaten Buru	Air Mineral	AIRIL	04 Juli 2025	03 Juli 2029	SNI 3553:2023	Aktif
19	CV Super Inti Perkasa	Jl Mata Ina RT 002 RW 002 Dusun Westepong Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon	Air Mineral	AISO	20 Juli 2025	19 Juli 2029	SNI 3553:2023	Aktif

Prosedur Penghentian, Penambahan Ruang Lingkup, Pengurangan Ruang Lingkup, Pembekuan atau pencabutan SPPT SNI

Penghentian SPPT SNI

• Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dihentikan apabila:

a. Masa berlaku telah berakhir

b. Pelanggan tidak memperpanjang SPPT SNI

c. Perusahaan meminta penghentian SPPT SNI

d. Produk yang bersangkutan sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan.

e. Perusahaan bangkrut.

• Pemberitahuan tentang penghentian SPPT SNI disampaikan oleh Urusan Sertifikasi kepada perusahaan yang bersangkutan.
• Surat Pemberitahuan Penghentian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada.
• Biaya sertifikasi tidak dapat dikembalikan dan pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI akan dipublikasikan oleh LSPro BSPJI Ambon.
• Perusahaan yang telah dihentikan SPPT SNI-nya dilarang mencantumkan tanda SNIpada produknya atau kemasannya. Apabila perusahaan tersebut telah melakukan pembenahan dalam penerapan standar dan sistem yang digunakan, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan kembali.

Tata Cara Penambahan atau Perluasan Merk / Kemasan

• Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro BSPJI Ambontentang rencana penambahan atau perluasan merk /kemasan produk dengan melampirkan:

1. Tanda terima berkas permohonan penambahan merk / kemasan (F.OP-46)

2. Surat Permohonan kepada Pimpinan Puncak LSPro BSPJI Ambon

3. Berkas Permohonan Penambahan Merk/Kemasan (F.OP-44)

4. Fotocopy Sertifikat/Permohonan Merk dari Dirjen HaKI

5. Fotocopy Sertifikat SPPT SNI Produk

6. Fotocopy ilustrasi desain merk, tata cara pembubuhan tanda SNI yang disahkan oleh pemohon.

• Jika merk/kemasan baru, menggunakan bahan baku dan proses produksinya berbeda dengan proses produksi merk lainnya, atau jika proses produksinya menggunakan jalur produksi yang berbeda dengan merk/kemasan yang lain (produk air mineral), permohonan pelaksanaannya tidak bersamaan dengan jadwal survailen, maka LSPro BSPJI Ambon akan mengadakan audit tambahan, pengambilan contoh dan pengujian contoh pada merk/kemasan yang baru tersebut.
• Jika merk/kemasan baru menggunakan bahan baku dan proses produksinya sama dengan merk/kemasan yang lain (merk lama), maka LSPro BSPJI Ambon hanya akan melakukan pengambilan contoh dan pengujian contoh merk/kemasan baru tersebut.
• Perusahaan membayar segala biaya yang berkaitan dengan penambahan merk/kemasan.

Pengurangan Lingkup Sertifikasi

• Bila ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi ditemukan berdasarkan bukti, baik sebagai hasil survailen atau kegiatan yang lain, LSPro BSPJI Ambon mempertimbangkan dan menetapkan tindakan yang sesuai seperti pengurangan lingkup sertifikasi untuk menghapus varian produk yang tidak sesuai
• Jika ruang lingkup sertifikasi dikurangi, LSPro BSPJI Ambon akan mengambil tindakan yang ada dalam skema sertifikasi dan akan membuat seluruh modifikasi yang dibutuhkan untuk dokumen sertifikat, informasi publik, kewenangan untuk penggunaan tanda, dan lain-lain untuk memastikan ruang lingkup sertifikasi dikurangi secara jelas dikomunikasikan kepada pelanggan.

Pembekuan SPPT SNI

• Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dibekukan apabila:

a. Perusahaan tidak bersedia disurvailen.

b. Perusahaan tidak menutup ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit.

• Pemberitahuan tentang pembekuan SPPT SNI disampaikan oleh Urusan Pengawasan dan Pemeliharaan Pelanggan. Perusahaan dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan survailen apabila terdapat alasan yang penting/mendesak. LSPro BSPJI Ambon akan memberikan dispensasi/penangguhan survailen selama 3 (tiga) bulan.
• Perusahaan yang telah selesai masa penangguhannya atau tidak bersedia untuk dilakukan survailen akan diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Batas waktu teguran pertama untuk ditindak lanjuti selama 1 (satu) bulan, teguran kedua selama 1 (satu) bulan dan teguran ketiga selama 1 (satu) bulan dan apabila Perusahaan masih juga tidak mengindahkan teguran tersebut LSPro BSPJI Ambon akan membekukan SPPT SNI yang dimiliki oleh Perusahaan
• Pembekuan SPPT SNI berlangsung selama 3 bulan.

a. Apabila dalam waktu 3 bulan perusahaan mampu memperbaiki, maka SPPT SNI akan diaktifkan kembali.

b. Apabila dalam waktu 3 bulan perusahaan tidak menindaklanjuti, maka SPPT SNI akan dicabut.

• Surat Pemberitahuan Pembekuan SPPT SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada.
• Perusahaan yang telah dibekukan SPPT SNI-nya dilarang mencantumkan tanda SNI dan kode lembaga pada produknya atau kemasannya.

Pencabutan SPPT SNI

• Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dicabut apabila pelanggan tidak menindaklanjuti Surat Pembekuan SPPT SNI.
• Pemberitahuan tentang pencabutan SPPT SNI disampaikan oleh Urusan Pengawasan dan Pemeliharaan Pelanggan 1 bulan setelah Surat Peringatan III.
• Surat Pemberitahuan Pencabutan SPPT SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada.
• Perusahaan yang telah dicabut SPPT SNI-nya dilarang mencantumkan tanda SNI dan kode lembaga pada produknya atau kemasannya.

 

Ruang Lingkup Sertifikasi

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
LSPro BSPJI Ambon telah terakreditasi untuk 7 komoditi meliputi
No.	Komoditi	SNI	Skema Sertifikasi
1	Air Mineral	SNI 3553 : 2023	Tipe 5
2	Abon Ikan	SNI 7690 : 2019	Tipe 3
3	Madu	SNI 8664 : 2024	Tipe 3
4	Minyak Kayu Putih	SNI 3594 : 2024	Tipe 3
5	Minyak Sereh	SNI 3953 : 2019	Tipe 3
6	Minyak Nilam	SNI 06 - 2385 - 2006	Tipe 3
7	Minyak Gagang Cengkeh	SNI 06 - 4374 - 2021	Tipe 3

 

Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pelanggan

Hak Pemohon

• Mendapatkan uraian rinci yang mutakhir tentang kewenangan pengoperasian LSPro BSPJI Ambon, Biaya Sertifikasi, Prosedur Evaluasi yang berlaku setiap sistem sertifikasi.

• Tambahan informasi lain yang diperlukan.

Kewajiban Pemohon

• Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan dengan data yang benar dan akurat.

• Memberikan informasi tentang jenis perusahaan, nama, alamat, status hukumnya, definisi produk yang akan disertifikasi, sistem manajemen yang diterapkan, standar mutu yang digunakan untuk produk yang akan disertifikasi jika pelanggan mengetahuinya.

• Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk persiapan untuk pemeriksaan dokumen dan akses keseluruh bidang, rekaman (termasuk laporan audit internal) dan personil.

• Mematuhi persyaratan dan ketentuan yang relevan dengan program sertifikasi.

• Menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama.

Hak Pelanggan

• Menggunakan tanda SNI dan Logo LSPro BSPJI Ambon sesuai ruang lingkup yang ditetapkan dan memenuhi ketentuan prosedur.

• Mengajukan keluhan dan banding terhadap keputusan sertifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

• Mempublikasikan sertifikasi produknya sesuai kewenangan yang diberikan dan ketentuan yang berlaku.

• Mendapatkan informasi, jika ada perubahan persyaratan sertifikasi dari LSPro BSPJI Ambon.

Kewajiban Pelanggan

Selalu memenuhi ketentuan yang relevan dengan program sertifikasi.

• Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk persiapan untuk pemeriksaan dokumen dan akses keseluruh bidang, rekaman (termasuk laporan audit internal) dan personil.

• Membuat pernyataan bahwa sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan.

• Tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengurangi wibawa LSPro BSPJI Ambon dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikat produk.

• Menghentikan penggunaan semua iklan yang mengacu pada sertifikasi dan mengembalikan dokumen sertifikasi sesudah penundaan atau pencabutan sertifikasi, serta tidak ada produk yang disertifikasi beredar di pasar, produk yang disertifikasi dan secara potensial memiliki kerusakan, harus dilakukan tindakan perbaikan dan bila mungkin termasuk produk ditarik kembali.

• Menggunakan sertifikat hanya untuk menunjukkan bahwa produk telah disertifikasi sesuai standar yang digunakan.

• Berusaha menjamin bahwa tidak ada sertifikasi atau laporan atau bagian yang disalahgunakan.

• Melakukan penyesuaian seperlunya jika ada perubahan persyaratan sertifikasi dalam waktu tertentu.

 

Penanganan Banding, Keluhan dan Perselisihan

1. Keluhan yang diterima dari pelanggan atau pihak lain dicatat dalam Formulir Daftar Pengaduan Keluhan dan Banding (F.OP-30) dan dilaporkan kepada Manajer Operasional dan selanjutnya ke Pimpinan Puncak.
2. Pimpinan Puncak bersama para manajer LSPro BSPJI Ambon, mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian, kemudian menentukan tindakan perbaikan.
3. Manajer Operasional dan Manajer Pemasaran dan Kerjasama menindaklanjuti tindakan perbaikannya serta memantau keefektifannya serta menyampaikan hasil tindakan perbaikan kepada pelanggan.
4. Apabila pelanggan tidak puas dapat mengajukan banding secara tertulis yang diterima Manajer Pemasaran dan Kerjasama kemudian disampaikan kepada manajer Operasional dan pimpinan Puncak untuk ditindaklanjuti.
5. Pimpinan Puncak membentuk Tim Banding.

Kualifikasi Tim Banding adalah

• Pendidikan minimal Sarjana
• Salah satu anggota tim memahami pengendalian mutu, proses produksi, sistem manajemen mutu dan standar produk.
• Salah satu anggota tim memahami mengenai peraturan hukum
• Setiap personil Banding tidak terlibat dalam kegiatan pemasok yang mengajukan banding dalam 2 (dua) tahun terakhir dan menandatangani formulir Pernyataankerahasiaan, bebas dari tekanan komersial dan Konflik kepentingan.

Tim Banding beranggotakan 3 (tiga) orang yang komposisinya sebagai berikut

• 1 (satu) orang memahami mengenai pengendalian mutu, proses produksi produk yang dalam banding. Ditunjuk, personil BSPJI Ambon yang bukan personil LSPro.
• 1 (satu) orang memahami Sistem Manajemen Mutu yang diacu perusahaan dan standar produk. Ditunjuk BSPJI Ambon atau personil LSPro BSPJI Ambon yang dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak terlibat dalam kegiatan Pelanggan yang mengajukan banding.
• 1 (satu) orang memahami mengenai peraturan hukum. Ditunjuk personil BSPJI Ambon

1. Tim Banding mengadakan Rapat Banding sebagai berikut:

• Pimpinan Puncak mengundang rapat anggota Banding, yang dipimpin oleh Ketua Banding (Ketua ditetapkan oleh anggota Banding) dengan menggunakan Formulir Undang rapat (F.OP-18) dan mengisi Daftar Hadir menggunakan Formulir Daftar Hadir Rapat (F.OP-19). Jika diperlukan Tim Banding dapat mengundang personil LSPro BSPJI Ambon yang terkait atau pihak yang mengajukan banding untuk dimintai penjelasan, namun tidak diperkenankan mengikuti pengambilan keputusan rapat.
• Keputusan rapat diambil secara musyawarah. Apabila tidak tercapai secara musyawarah, keputusan dilakukan secara voting.
• Keputusan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Banding dan disampaikan kepada Pimpinan Puncak untuk ditindaklanjuti.
• Semua rekaman rapat Banding disimpan dan dipelihara oleh Wakil Manajemen.

1. Manajer Operasional menyampaikan hasil keputusan rapat yang telah disetujui kepada pelanggan.
2. Apabila pelanggan tidak puas sehingga terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dibawa ke pengadilan yaitu Pengadilan Tinggi Ambon. Keputusan pengadilan merupakan keputusan final yang harus ditaati kedua belah pihak.
3. Terhadap hasil keputusan yang menyatakan LSPro BSPJI Ambon bersalah, maka harus dilakukan perbaikan sesuai Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

 

Biaya Sertifikasi

Biaya proses sertifikasi mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian

Tata Cara Penggunaan Tanda SNI

• Pelanggan yang telah mendapat SPPT SNI berhak untuk membubuhkan tanda SNI pada produknya atau kemasannya, serta mempublikasikan tanda SNI pada brosur atau bahan publikasi lainnya.
• Tanda SNI dibubuhkan terbatas hanya pada produk yang telah dinyatakan sesuai dengan standar yang diwakili oleh contoh yang diambil dan dilakukan pengujian serta konsisten dalam arti memenuhi standar sistem manajemen mutu yang diacu.
• Pelanggan tidak diperkenankan menggunakan tanda SNI dan kode lembaga LSPro BSPJI Ambon pada produknya atau kemasannya dan dalam berbagai bentuk publikasi, sebelum dinyatakan sertifikasinya telah diterbitkan oleh LSPro. Pelanggan tidak diperkenankan untuk menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa LSPro BSPJI Ambon bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan tanda SNI tersebut.
• Pelanggan yang SPPT SNI-nya dicabut atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan pembubuhan tanda SNI dan kode lembaga LSPro BSPJI Ambon pada produk dan atau kemasannya.
• Apabila dalam penerbitan SPPT SNI terdapat informasi yang tidak benar, maka LSPro akan menerbitkan Surat Keterangan untuk memperbaiki penggunaan tanda kesesuaian yang sebenarnya dan disampaikan kepada pelanggan yang bersangkutan.
• Informasi mengenai penggunaan tanda kesesuaian yang tidak benar atau yang dapat menimbulkan salah pengertian, tindakan koreksinya disampaikan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait pada daerah dimana pelanggan berdomisili.
• Semua rekaman yang berkaitan dengan tindakan koreksi dari penggunaan tanda kesesuaian yang tidak benar dikendalikan.
• Hal lain berkaitan dengan pembubuhan tanda pada produk dan atau kemasan yang belum diatur dalam prosedur ini, akan ditetapkan kemudian sesuai dengan pedoman KAN dan perubahannya.

 

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

• Sertifikat produk penggunaan tanda SNI harus memuat minimal keterangan yang berkaitan dengan identifikasi perusahaan, jenis produk yang disertifikasi, merk, standar yang diacu, serta tipe sertifikasinya.
• SPPT SNI yang asli diberikan sebanyak 2 (dua) lembar.
• Apabila ada perubahan dalam SPPT SNI karena adanya penambahan/ pengurangan lingkup atau perubahan lain (kecuali perubahan lokasi pabrik), maka LSPro akan menerbitkan SPPT SNI yang baru untuk mengganti SPPT SNI yang lama. SPPT SNI yang lama menjadi kadaluarsa dan harus dikembalikan kepada LSPro BSPJI Ambon bersamaan dengan pengambilan SPPT SNI penggantinya.

• SPPT SNI yang diterbitkan setelah adanya perubahan/revisi dengan lokasi pabrik yang sama, masa berlakunya mengikuti SPPT SNI yang masih berlaku dan yang pertama diterbitkan.

 

SASARAN MUTU

PImpinan Puncak

• Lama proses sertifikasi hingga realisasi penyerahan dokumen sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI kepada Produsen/Perusahaan, maksimal 9 Bulan.

Manajer Operasional

• Proses Audit kecukupan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
• Proses Audit kesesuaian maksimal 5 (lima) hari kerja.
• Proses penerbitan Sertifikat maksimal 5 (lima) hari kerja.

Manajer Administrasi dan Keuangan

• Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan maksimal 2 (dua) hari kerja.
• Penerbitan tagihan biaya 1 (satu) hari kerja.

Manajer Pemasaran dan Kerja sama

• Tindak lanjut keluhan pelanggan maksimal 2 (dua) hari kerja.